12/06/2026
https://s.shopee.co.id/20t1FJ8Qv5
Seorang pengusaha roti asal Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Arum (bukan nama sebenarnya), mengaku kapok bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi gratis (MBG).
Arum mulai menyuplai roti ke SPPG sejak awal tahun 2025. Bekerja sama dengan tujuh hingga delapan SPPG yang berada di wilayah Gowa dan Makassar.
Mulanya, kerja samanya berjalan lancar. Belakangan, SPPG tersebut kerap menawar.
“Awalnya bagus bangetji, tapi lama-lama selalu menawar, dan kuiyakan, karena menurutku masih dapat untung, cuman kok menawar trus,” kata Arum kepada fajar.co.id, Kamis (11/6/2026).
Makin lama tawaran harga yang diminta makin ekstrem. Dia pun berpikir, SPPG bukan lagi target pasarnya.
“Karena penwarannya sudah tidak adami untungku. Bahkan modal saja tidak sampai,” terangnya.
Di sisi lain, dia enggan menurunkan kualitas roti dengan membeli bahan baku murah. Menurutnya, kualitas adalah segalanya.
“Akhirnya dua bulan lalu saya sudah berhenti terima pesanan dapur MBG,” ucap Arum.
Minta Nota Mark Up dan Pungli
Arum tidak habis pikir dengan praktik bisnis yang diterapkan dapur MBG. Apalagi, praktik itu bukan hanya diterapkan satu atau dua SPPG.
“Terheran-heran dengan cara nawar mereka dan lucunya nawar gak ngoyak, tapi disuruh up harga di nota. Belum lagi punglinya,” terang Arum.
“Ini yang sakit hati. Selalu menawar tapi nitip untuk di mark up harganya di nota,” tambah Arum mempertegas.
Soal dugaan pungutan liar, dia menyebut ada berbagai modus. Mulai dari sumbangan hingga komisi.
“Ada SPPG yang kita harus transfer ke rekening Yayasannya karena itu syarat sebagai mitra Rp300 sampai Rp400 ribu per minggu,” ucap Arum.
“Katanya untuk sumbangan atau insentif begitu untuk yayasan,” sambung Arum.
Sementara komisi beda lagi. Diperuntukkan untuk Ketua SPPG.
“Komisinya nda ngotak, kadang Rp700ribu sampai Rp1 juta. Tergantung jumlah pesanannya. Bayangkan klo 4 x 1 bulan. untuk komisi dari satu supplier saja hampir Rp4 juta,” terang Arum.
